Menang Pemilu, Aung San Suu Kyi Diminta Pulihkan Hak Kaum Rohingya

Undang-undang Myanmar tahun 1982 yang mengatur tentang status non-kewarganegaraan kaum Rohingya membuat mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan rentan terkena diskriminasi.

Di negara yang 20 juta warganya mayoritas pemeluk Buddha tersebut, kaum Rohingya adalah kelompok muslim terbesar di negara tersebut, dimana 1,5 juta diantaranya tinggal di provinsi Rakhine, barat Myanmar (Burma).

Penderitaan warga Rohingya muncul di media internasional saat mengalami krisis pengungsi pada tahun 2015. Ribuan warga memilih kabur dari Myanmar dengan menggunakan kapal tongkang, melewati Selat Malaka dan Laut Andaman dan mencari penghidupan di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Aung San Suu Kyi. Sumber: Reuters

Tun Khin, presiden Burmese Rohingya Organization UK (BROUK) yang menjadi pionir perjuangan dalam mengembalikan hak-hak Rohingya, mengatakan situasi kaumnya saat ini semakin memburuk. Ia menyerukan kepada organisasi internasional, terutama negara-negara ASEAN serta PBB untuk melakukan tekanan lebih keras kepada pemerintah Myanmar agar mau memperhatikan nasib Rohingya. Tun Khin juga berharap bahwa pemerintah National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi bersikap proaktif.

Tun Khin dan BROUK sangat mengantisipasi gebrakan positif yang akan ditabuh oleh pemerintahan Aung San Suu Kyi. Ia menekankan bahwa warga Myanmar memilih partai demokratis karena memiliki harapan, bukan benci.

Namun ia mengkritik Suu Kyi karena sampai saat ini belum memberi bukti nyata untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan persoalan kaum Rohingya.

“Sebenarnya, momen ini sangat tragis karena dia (Suu Kyi) sama sekali tidak angkat suara. Kaum Rohingya sangat mendukungnya karena dia dikenal sebagai pionir dalam memperjuangkan HAM dan demokrasi. Namun kita harus menunggu, secara optimis namun berhati-hati,” kat Tun Khin.

Tun Khin mengatakan Partai NLD harus segera menangani isu tersebut dan mencabut batasan yang diterapkan pada kaum Rohingya. Ia juga menyerukan negara tetangga untuk semakin proaktif dalam membantu memulihkan martabat warga yang terkena diskriminasi tersebut.