Bambang Widjojanto: Pemerintah Harus Tanggap Sikapi Revisi UU KPK

Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengkritik sikap pemerintah yang menurutnya sama sekali tidak paham dan sadar akan pasal KPK yang akan direvisi oleh DPR.

“Jika revisi tersebut terkandung dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tapi Presiden tidak menerima rencana undang-undang hasil revisi, maka hal tersebut hanyalah omong kosong belaka,” kata Bambang seperti dilaporkan oleh Kompas pada hari Selasa (9/2). Hal ini disampaikan untuk menyikapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Jurubicara Kepresidenan, Johan Budi.

Bambang Widjojanto saat dipanggil ke KPK. Sumber: Tempo

Menurut Bambang, pemerintah harusnya tahu bagian mana saja dalam undang-undang KPK yang akan direvisi. Ia juga menambahkan bahwa setiap rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam Prolegnas juga harusnya dimengerti oleh pihak pemerintah, termasuk Presiden sendiri.

Sebelumnya, Johan Budi mengakui Presiden Joko Widodo sama sekali belum menerima rancangan revisi undang-undang No. 30/2002 tentang KPK.

“Masih belum jelas bagian mana dari revisi tersebut yang akan melemahkan dan menguatkan KPK. Presiden tetap pada pendiriannya untuk melakukan revisi demi memperkuat KPK,” kata Johan pada hari Senin (8/2). Ia juga menambahkan bahwa Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly lebih paham dalam hal ini.

Bambang mengatakan terbitan akademis diperlukan sebagai patokan bagi pemerintah dan pihak yudikatif untuk menilai bagian mana saja dalam undang-undang tersebut yang patut direvisi.

“Jika revisi tersebut dilakukan tanpa adanya penelitian akademis, maka secara prosedur itu tidak valid. Pertanyaannya, mengapa mereka tergesa-gesa? Apa tujuan dari revisi tersebut, untuk memperkuat atau memperlemah KPK?” tambah Bambang.