DPR Tunda Rapat Pleno Revisi UU KPK

DPR pada hari Kamis (18/2) resmi menunda rapat pleno untuk membahan revisi undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Ini karena pimpinan DPR tidak bersedia hadir.

Awalnya rapat pleno tersebut direncanakan untuk menggalang persetujuan dari anggota parlemen untuk merevisi UU KPK tahun 2002 sebagai hak inisiatif DPR. Ini adalah kali kedua Senayan menunda rapat pleno untuk mengumpulkan persetujuan yang dibutuhkan.

Masyarakat yang mendukung KPK dan menolak revisi UU KPK. Sumber: Kompas.com

“Kami telah memutuskan untuk menunda rapat karena kebanyakan pimpinan DPR sedang tidak berada di Jakarta,” kata Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Firman Subagyo.

Dari lima orang pimpinan DPR, hanya Ketua DPR, Ade Komarudin yang bisa menghadiri acara rapat pleno. Wakil Ketua DPR seperti Fadli Zon masih berada di Aceh untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan tiga sisanya belum jelas keberadaannya hingga saat ini.

Firman mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menggelar ulang rapat pleno pada 23 Februari mendatang. Sebelumnya, rapat perdana yang sempat ditunda telah digelar pada 11 Februari silam.

Per tanggal 8 Februari, Badan Legislatif DPR mengumpulkan 12 poin penting yang diikutsertakan dalam rancangan revisi UU KPK. Dalam rapat pleno pada 10 Februari silam, Baleg DPR setuju untuk mendiskusikan revisi tersebut lebih lanjut. Keputusan ini didukung oleh semua fraksi DPR kecuali Partai Gerindra. Sehari setelahnya, Partai Demokrat mencabut dukungannya terhadap revisi UU KPK atas perintah dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah Demokrat kemudian diikuti oleh PKS, sehingga tersisa tujuh fraksi yang masih ingin maju melakukan revisi UU KPK. UU KPK adalah salah satu dari 40 undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi prioritas DPR dan harus selesai pada tahun 2016.